Bahlil Lahadalia Klarifikasi Isu Teguran Presiden Prabowo: Tidak Benar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan tanggapan santai terkait kabar yang beredar, yang menyebutkan dirinya dimarahi oleh Presiden Prabowo Subianto . Isu ini mencuat setelah sebuah pertemuan yang digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 9 Juni 2025. Dalam pertemuan tersebut, disebutkan bahwa Presiden Prabowo memberikan teguran keras kepada beberapa menteri, termasuk Bahlil Lahadalia.
Namun, Bahlil dengan tegas membantah kabar tersebut. Saat dikonfirmasi oleh awak media, ia malah memberikan jawaban yang mengejutkan. “Kamu kok kayak paling tahu aja,” ujar Bahlil Lahadalia dengan santai, seolah tak terpengaruh oleh spekulasi yang beredar, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada
Meski tidak menjelaskan secara rinci mengenai isi pertemuan yang dimaksud, Bahlil menekankan bahwa kabar yang mengatakan dirinya dimarahi oleh Presiden Prabowo tidak benar. Dengan nada yang tenang, ia mencoba menenangkan pemberitaan yang menurutnya terlalu dibesar-besarkan oleh sejumlah pihak.
Isu Nikel: Pemerintah Cabut Izin Pertambangan
Di sisi lain, Bahlil Lahadalia juga memberikan penjelasan terkait kebijakan pemerintah di sektor pertambangan. Ia mengumumkan bahwa pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) nikel untuk empat perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya (PBD). Keempat perusahaan yang terkena dampak tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Baca Juga : Klasemen F1 2019 Usai Bottas Menangi GP Australia
Menurut Bahlil, pencabutan izin ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, laporan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, yang mengungkapkan bahwa kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut melanggar aturan lingkungan hidup yang berlaku. Kedua, hasil peninjauan langsung oleh tim pemerintah yang menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konservasi dan perlindungan biota laut di kawasan tersebut.
“Secara lingkungan, berdasarkan laporan Menteri LHK dan hasil pengecekan lapangan, kami menilai bahwa kawasan-kawasan ini perlu dilindungi. Kami harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan konservasi yang ada di wilayah itu,” jelas Bahlil Lahadalia.
Pencabutan izin ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak akan melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan kelestarian alam di wilayah-wilayah sensitif seperti Raja Ampat. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga kepunahan sumber daya alam Indonesia, di tengah pesatnya eksploitasi sektor pertambangan.
Pesan dari Bahlil: Menjaga Integritas Pemerintah
Dalam pernyataannya, Bahlil juga mengingatkan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan, serta perlunya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keinginan lingkungan. Meskipun ada dinamika politik di balik layar, ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah akan selalu diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, baik dari sisi ekonomi maupun ekologi.
Dengan santai namun tegas, Bahlil Lahadalia menunjukkan bahwa meskipun isu mengenai hubungan pemerintah dengan Presiden Prabowo menjadi sorotan, kebijakan-kebijakan terkait sumber daya alam dan lingkungan tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah saat ini.
Kesimpulan
Sementara isu mengenai teguran keras Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Bahlil Lahadalia tidak terbukti kebenarannya, kabar tentang pencabutan izin usaha pertambangan oleh pemerintah menunjukkan langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini menjadi sinyal bagi para pelaku industri untuk lebih memperhatikan pemandangan yang ada dalam operasional mereka, serta menjadi pengingat akan komitmen pemerintah terhadap perlindungan alam Indonesia.
